Menghapus Limitasi: FinTech memudahkan pembayaran lintas negara UMKM

Meningkatnya e-commerce selama pandemi dan inovasi dalam FinTech telah membawa peluang bisnis bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Asia Tenggara.

Funding Societies | Modalku (FSMK) melihat adanya permintaan yang semakin meningkat untuk transaksi lintas negara sebagai hasilnya. UKM yang berorientasi pada ekspansi telah mendapat manfaat dari kerja sama perusahaan FinTech dan badan regulasi dalam mengatasi hambatan seperti biaya transaksi yang tinggi dan waktu penyelesaian yang lama. Namun, skeptisisme yang masih berlanjut juga membuat beberapa UKM memilih layanan konvensional daripada FinTech.

Survei terbaru Funding Societies | Modalku (FSMK) menemukan bahwa hambatan dalam pembayaran lintas negara mungkin menghambat UKM regional untuk melakukan transaksi antar negara, yang mengakibatkan fokus yang lebih lokal.

Namun, situasinya terus berubah. Perubahan tren ekonomi, seperti strategi China Plus One dan sistem pembayaran lintas negara digital ASEAN, membuat transaksi lintas negara semakin menarik. Dan UKM berada dalam posisi yang sangat baik untuk memanfaatkan saat kritis ini.

Singapore, Thailand, dan Vietnam memimpin permintaan untuk transaksi lintas negara.

Survei kami menemukan bahwa sebagian besar transaksi UMKM dengan pelanggan dan pemasok dilakukan secara lokal, bukan lintas negara. Rata-rata, 21% dari responden mengatakan bahwa transaksi lintas negara penting bagi mereka. Masalah lain seperti akses ke pinjaman dan memperoleh pembiayaan alternatif lebih menjadi prioritas yang lebih tinggi.

UMKM di Singapura, Thailand, dan Vietnam menduduki peringkat teratas di antara mereka yang menghargai transaksi lintas negara. Ini tidak mengherankan, karena ketiga negara ini termasuk yang memiliki total impor tertinggi di ASEAN.

Laporan UMKM baru kami memberikan beberapa wawasan tentang tren ini. Di antara UMKM yang kami survei, mereka di Singapura, Vietnam, dan Thailand melakukan lebih banyak transaksi lintas negara daripada yang ada di Malaysia dan Indonesia. Transaksi ini lebih tinggi untuk pembayaran kepada pemasok daripada menerima pembayaran dari pelanggan. Di sisi lain, UMKM di Indonesia secara dominan melaporkan transaksi lokal.

Dalam hal pembayaran kepada pemasok, Singapura dan Vietnam adalah pengguna teratas kartu kredit dan debit, masing-masing sebesar 28% dan 31%. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat terendah, hanya 5% UMKM yang melaporkan menggunakan kartu kredit atau debit untuk membayar pemasok. Rata-rata regional adalah 23%.

Permintaan akan pembayaran lintas batas diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Studi terbaru oleh Google, Bain, dan Temasek mengharapkan pasar pembayaran digital akan mencapai US$2 triliun pada tahun 2030, seiring dengan peningkatan adopsi pembayaran digital yang terjadi selama pandemi dan pasca pandemi, bahkan di daerah di mana solusi digital belum umum digunakan.

Indonesia diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan tertinggi dalam ekonomi digital, dengan pengeluaran online yang diperkirakan akan mencapai US$130 miliar pada tahun 2025. Hal ini diikuti oleh Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Tren dan Regulasi dalam FinTech

Persaingan di antara perusahaan FinTech telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, efektif meningkatkan inklusi digital dan finansial.

Studi yang dilakukan oleh Ernst & Young mengungkapkan bahwa perusahaan FinTech telah berupaya mencakup semua aspek, mulai dari transaksi C2C, B2C, dan B2B, terutama untuk UMKM di pasar-pasar berkembang yang belum dilayani dengan baik oleh lembaga keuangan tradisional.

Kebijakan yang mempermudah transaksi bisnis juga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan pembayaran lintas negara. Pada tahun 2022, perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura menandatangani nota kesepahaman mengenai pembayaran lintas regional, mempromosikan penggunaan pembayaran QR untuk transaksi lintas negara. Dalam banyak hal, ini mengurangi lapisan-lapisan yang terlibat dalam pembayaran dan menurunkan biaya yang ditanggung oleh penjual dan pelanggan.

Selain itu, sistem kode QR tidak lagi bergantung pada nilai dolar Amerika Serikat. Konversi didasarkan pada nilai tukar yang berlaku di antara negara-negara anggota ASEAN.

ASEAN juga sedang mengembangkan kerangka regulasi untuk transaksi keuangan yang lebih besar, serta kerangka kerja mengenai tata kelola data digital yang lebih lanjut menyelaraskan regulasi data dan keuangan.

Kemajuan dalam Mengurangi Kendala Transaksi Lintas Negara

Meskipun ada perkembangan dalam teknologi dan regulasi, beberapa kendala yang persisten masih menghambat adopsi transaksi lintas batas di antara UMKM yang kami survei.

Biaya tinggi akibat biaya perantara tambahan, nilai tukar mata uang asing, dan kerangka regulasi yang terpecah masih tetap ada. Misalnya, pelanggan masih harus membayar selisih besar pada kurs pertukaran mata uang setiap kali melakukan transaksi lintas negara. Biaya semakin bertambah karena berbagai perantara dalam transaksi mendapatkan bagian dari biaya tersebut.

Kedua, sistem ini masih menderita keterlambatan dan ketidakjelasan. Studi kami menemukan bahwa uang tunai masih menjadi yang terpenting dan sebagian besar transaksi masih dilakukan melalui bank. Lembaga keuangan tradisional menggunakan pesan SWIFT, yang merupakan norma internasional untuk penyelesaian lintas batas. Meskipun telah digunakan selama beberapa dekade, transfer uang yang diproses melalui SWIFT bisa memakan waktu hingga lima hari kerja untuk diselesaikan. Mereka mengenakan biaya lebih banyak karena adanya berbagai kurs konversi dan lebih sulit untuk dilacak oleh pengguna akhir.

Membuka Diri terhadap Perubahan

Kami menemukan bahwa UMKM sedang menjelajahi berbagai saluran pembayaran dan pembiayaan. Keterbukaan ini mungkin akan meluas ke transaksi lintas negara di masa depan.

Pembayaran lintas negara tidak harus menjadi masalah atau mengintimidasi bagi UMKM. Jika kurangnya akses modal kerja menghambat ekspansi ke luar negeri, ada layanan yang mengatasi masalah tersebut.

Layanan pembiayaan ekspor seperti pembiayaan rantai pasokan memberikan akses kepada UMKM untuk modal kerja dan aliran kas yang stabil dalam menghadapi masalah pendapatan yang tidak menentu seperti pembayaran yang ditunda dan pengeluaran tiba-tiba. Layanan ini memungkinkan UMKM untuk melanjutkan operasinya tanpa harus menunggu pelanggan dari luar negeri, karena program pinjaman memastikan pembiayaan bahkan sebelum barang dan jasa disampaikan dan dibayar.

Pembiayaan ekspor juga melindungi keuangan UMKM jika pelanggan, baik lokal maupun internasional, gagal membayar tepat waktu atau sama sekali, karena layanan ini melibatkan asuransi dan berbagai bentuk jaminan lainnya.

Sementara itu, layanan jalur kredit dan kartu bisnis virtual tidak hanya memberikan UMKM lebih banyak daya beli, tetapi juga memberikan cara yang lebih mudah untuk bertransaksi dan berintegrasi dengan mitra internasional.

Layanan jalur kredit dapat digunakan tidak hanya untuk mengatasi masalah keuangan. Mereka juga dapat membantu mempercepat pengadaan dan pembayaran karena sifat bisnis yang semakin digital di wilayah tersebut.

Melintasi Jembatan

Studi FSMK terbaru yang kami rilis menemukan bahwa lingkungan bisnis saat ini lebih mendukung daripada sebelumnya bagi UMKM di Asia Tenggara untuk mengakses pembayaran di negara-negara tetangga — mereka hanya perlu membuka diri terhadap peluang yang ada di depan mereka.

Usaha kecil kini dapat mengakses pilihan pembiayaan dan solusi pembayaran lintas negara, seiring dengan meningkatnya penerimaan transaksi digital dan upaya pemerintah dalam memfasilitasi integrasi regional.

Baca Laporan Industri UMKM Funding Societies 2023 kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang peluang terbaru bagi UMKM di lanskap bisnis yang menarik di Asia Tenggara.