Seiring dengan maraknya produk finansial yang ditawarkan industri keuangan, serta perkembangan teknologi finansial (FinTech) akhir-akhir ini, wajar bila Anda beranggapan bahwa industri finansial tengah mengalami kemajuan pesat. Sayangnya, perkembangan industri tidak menjamin bahwa semua orang telah memiliki akses dan mampu menggunakan layanan finansial tersebut.

Semakin tinggi populasi suatu negara yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, maka semakin tinggi inklusi keuangan di negara tersebut. Namun faktanya, Bank Dunia mencatat bahwa masih ada 264 juta orang dewasa di Asia Tenggara yang belum memiliki rekening bank (unbanked). Mereka masih menyimpan uang secara konvensional di rumah masing-masing dan lebih memilih meminjam uang dari rentenir. Tidak mengherankan jika tingkat inklusi keuangan di Asia Tenggara belum tinggi.

Lalu, bagaimana dengan inklusi keuangan di Indonesia?

Mengentaskan Kemiskinan dengan Inklusi Keuangan

Menurut Strategi Nasional Keuangan Inklusif dari Bank Indonesia, inklusi keuangan adalah hak setiap orang dalam mendapatkan akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara nyaman, informatif, dan tepat waktu dengan biaya yang terjangkau. Akses dan layanan keuangan ini hadir dalam berbagai jenis, misalnya seperti menyimpan uang secara aman, transfer uang, dan pinjaman. Dari pengertian tersebut, jelas sekali bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari tingkat pendapatan, mempunyai akses terjangkau ke layanan keuangan.

Adanya akses yang memadai ke layanan keuangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu dan berbagai kegiatan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan meningkatnya pengembangan UMKM, efisiensi sistem keuangan bisnis juga perlu meningkat agar mengurangi biaya perantara (intermediary cost).

Tak hanya itu, inklusi keuangan juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mengurangi adanya kesenjangan. Pada akhirnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, inklusi keuangan akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara lokal dan nasional.

Tingkat Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia

Sayangnya, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia tidak jauh berbeda dari Asia Tenggara secara keseluruhan. Survei terakhir yang dilakukan Bank Dunia pada 2014 lalu menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia hanya mencapai 36%. Rendahnya inklusi keuangan berisiko menutup peluang masyarakat untuk menciptakan budaya menabung yang efektif. Akibatnya, masyarakat bisa-bisa tidak memiliki dana darurat atau dana simpanan untuk masa depan.

Risiko lain yang juga mungkin terjadi akibat rendahnya inklusi keuangan adalah rawannya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ketika hanya ada sedikit orang yang menggunakan layanan keuangan resmi, artinya jumlah transaksi ekonomi yang tidak tercatat pun semakin besar sehingga risiko tersebut rawan terjadi. Hal ini tentu dapat berdampak buruk bagi sistem ekonomi nasional. Kesenjangan sosial juga semakin melebar sehingga misi pengentasan kemiskinan menjadi semakin jauh.

Langkah Pemerintah dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia

Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam demi meningkatkan inklusi keuangan. Presiden Joko Widodo telah menargetkan agar tingkat inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 75% pada 2019 nanti. Untuk mencapai target tersebut, sudah ada beberapa langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Bank Indonesia telah meluncurkan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk mengkaji dan memperluas layanan branchless banking dan keuangan digital.
  • Pada 24 Maret 2017, OJK dan kementerian terkait mengadakan program AKSI Pangan. Tujuannya adalah meningkatkan pembiayaan bagi sektor pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
  • Meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan, yakni dengan mentransfer uang, bukan melalui pemberian uang tunai.

Meski sudah ada langkah yang diambil pemerintah Indonesia, perjalanan untuk mencapai target inklusi keuangan masih panjang. Dari kondisi ini, FinTech dapat membantu peningkatan inklusi keuangan melalui kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Salah satu contoh kontribusi FinTech adalah kampanye less cash society sebagai bagian dari program Bank Indonesia terkait sistem pembayaran elektronik. Mengingat tingginya adopsi FinTech di era digital seperti sekarang, mencapai target inklusi keuangan pada 2019 nanti tidaklah mustahil.

Artikel blog ini ditulis oleh Modalku, platform peer-to-peer (P2P) lending nomor 1 di Indonesia. Kami menyediakan pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tanah air dan membuka opsi investasi alternatif dengan pengembalian menarik bagi pemberi pinjaman. Tertarik mengenal Modalku lebih baik? Klik di sini.